Trenggalek – Penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor mulai terasah dampaknya bagi keuangan daerah. Dalam satu tahun terakhir, kontribusi dari kebijakan opsen pajak kendaraan memberi tambahan signifikan bagi kas daerah, yang kemudian diarahkan untuk mendukung pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Trenggalek mencatat, pemasukan dari sektor ini mencapai puluhan miliar rupiah sepanjang 2025. Angka tersebut menjadi salah satu penopang dalam meningkatkan kapasitas belanja daerah, terutama untuk kebutuhan infrastruktur.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin atau yang akrab disapa Mas Ipin, menyampaikan bahwa pajak kendaraan pada dasarnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan. Ia menilai, peningkatan anggaran infrastruktur tahun ini menjadi salah satu bukti bahwa pendapatan daerah mulai bisa dimaksimalkan.
Alokasi untuk pembangunan jalan dan fasilitas pendukung lainnya mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah daerah mencoba mendorong perbaikan bertahap, khususnya pada titik-titik yang selama ini menjadi keluhan warga.
Di sisi teknis, kebijakan opsen pajak kendaraan yang mulai berjalan sejak 2025 menjadi salah satu faktor pendorong. Tahun pertama pelaksanaannya bahkan menunjukkan hasil yang melampaui perkiraan awal.
Memasuki tahun kedua, pemerintah daerah kembali memasang target peningkatan, meski tidak terlalu tinggi. Harapannya, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tetap terjaga sehingga penerimaan daerah bisa stabil.
Selain itu, Pemkab Trenggalek juga mencoba menarik minat warga agar mengurus administrasi kendaraan di daerah sendiri. Salah satunya melalui program undian berhadiah bagi pemilik kendaraan yang melakukan balik nama ke plat Trenggalek. Cara ini dinilai cukup efektif untuk menambah basis pajak daerah.
Di luar sektor kendaraan, pemerintah juga mengatur pemanfaatan sumber pendapatan lain agar lebih tepat sasaran. Dana dari cukai rokok, misalnya, diarahkan untuk membantu pembiayaan layanan kesehatan, terutama bagi warga yang belum tercover program bantuan dari pusat.
Meski pendapatan daerah menunjukkan tren positif, harapan masyarakat tetap sederhana. Infrastruktur yang lebih baik, jalan yang lebih layak, serta pelayanan publik yang semakin mudah diakses masih menjadi kebutuhan utama.
Pajak yang dibayarkan warga pada akhirnya bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Lebih dari itu, masyarakat menunggu wujud nyata di lapangan—jalan yang halus, akses yang lancar, dan fasilitas yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
(gun)
